Profile

PROFIL PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FISIP UNMUL

Status Program Studi : Aktif
Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman
Kode Program Studi : 63201
Nama Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang : S1
Akreditasi : A
Tanggal Pendirian Prodi : 21 Agustus 1984
SK Pendirian Prodi : SK Dikti Nomor 102/DIKTI/Kep/1984
SK Akreditasi Terakhir : 5514/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2022
Tanggal Akreditasi : 16 Agustus 2022
Masa Berlaku Akreditasi : 8 Mei 2020 s/d 30 April 2024
Alamat : Jalan Kuaro, Kampus Gunung Kelua, Samarinda
Kode Pos : 75119
Telepon : 0541 – 4121937
Faximili :
Email : prodiapfisipunmul@yahoo.comapfisipunmul21@gmail.com
Website : https://ap.fisip-unmul.ac.id/
Deskripsi : Program Studi S1 Administrasi Publik Fisip Unmul menghasilkan lulusan Sarjana dapat bekerja sebagai: 1) Administrator Publik atau Manajer Tingkat Pertama pada instansi pemerintah atau organisasi nirlaba lainnya, 2) Birokrat pada tingkat operasional, 3) Analis Kebijakan, 4) Pengelola Kegiatan Lapangan di sektor publik.
Kompetensi Program Studi : 1)  Lulusan Sarjana Administrasi Publik Peminatan Kebijakan Publik, memiliki kompetensi:a.  Mampu melakukan identifikasi kepentingan publik dalam siklus kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional, menganalisis resiko dan melaksanakan program mitigasi resiko terhadap implementasi kebijakan, serta memberi edukasi pada masyarakat tentang keutamaan kepentingan publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b.  Mampu menganalisis dan mengevaluasi kebijakan publik, baik di tingkat lokal maupun nasional dengan menggunakan prinsip-prinsip metode kuantitatif maupun kualitatif dalam seluruh siklus kebijakan (formulasi, implementasi dan evaluasi).

2)  Lulusan Sarjana Administrasi Publik Peminatan Manajemen Publik, memiliki kompetensi:

a.  Mampu mengorganisasikan (merencanakan, menyusun anggaran, mengalokasikan sumberdaya, melaksanakan dan mengevaluasi) kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan publik dan peningkatan pelayanan publik.

b.  Mampu melakukan edukasi pada masyarakat tentang keutamaan kepentingan publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta pentingnya partisipasi dalam implementasi kebijakan publik.