Pada tanggal 1 November 2024, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “TERPADU”. FGD ini menjadi momentum penting dalam pengembangan kelompok bidang keilmuan (KBK) untuk memperkuat riset, pendidikan, dan pengabdian masyarakat di lingkungan Prodi Administrasi Publik. Bertempat di ruang rapat Magister Administrasi Publik, acara ini dihadiri oleh dosen-dosen Administrasi Publik. Acara dibuka oleh Ketua Gugus Jaminan Mutu FISIP, Ainun Nimatu Rohmah, S.Ikom., M.A., dipimpin oleh Koordinator Prodi Administrasi Publik, Dr. Fajar Apriani, M.Si., narasumber dalam FGD Dyah Kuntorini D.A.,S.I.P.,M.KP, dan moderator Wendy Waldianto, S.IP., M.AP. Diskusi berlangsung dinamis, menghasilkan masukan strategis yang kemudian dirangkum menjadi rekomendasi kebijakan.
FGD ini difokuskan pada penentuan bidang-bidang keilmuan yang relevan dengan visi Prodi Administrasi Publik serta tantangan perkembangan ilmu administrasi publik di masa depan. Tiga bidang utama yang menjadi topik diskusi adalah Kebijakan Publik,Manajemen Publik, dan Pembangunan Berkelanjutan. Para peserta, yang terdiri dari dosen-dosen lama dan baru, memberikan pandangan kritis terhadap pengembangan sub-rumpun dari masing-masing bidang ini, seperti Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Strategik Sektor Publik, hingga kajian Pembangunan Berkelanjutan.
Dalam membuka acara diskusi, Ketua GJM FISIP menekankan pentingnya program ini untuk memperkuat kolaborasi riset antar dosen, terutama antara dosen lama dan dosen baru. Beliau juga menggarisbawahi bahwa KBK ini harus menjadi langkah strategis untuk menciptakan dampak nyata, baik di tingkat nasional maupun internasional. “Upaya ini diharapkan dapat mengenalkan para peneliti kita ke skala internasional, sehingga mereka dikenal sebagai ahli di bidang administrasi publik,” ungkapnya.
Koordinator Prodi Administrasi Publik menyoroti pentingnya pembaruan data terkait lulusan dan penelitian yang akan menjadi dasar penyusunan KBK. Hal ini penting untuk menyelaraskan track record penelitian dosen dengan minat para dosen, serta menghindari tumpang tindih antar-bidang kajian. Salah satu usulan signifikan adalah pembagian KBK ke dalam kategori mayor dan minor, yang nantinya akan memperjelas fokus dan prioritas setiap bidang. Peserta FGD juga memberikan masukan konstruktif. Beberapa peserta menyoroti perlunya memperjelas batasan pada setiap bidang kajian untuk menghindari overlap dengan program studi lain. Peserta lain menekankan pentingnya pelayanan publik sebagai salah satu topik prioritas dalam Reformasi Birokrasi dan Governansi Publik. Sebagai hasil akhir, diskusi menyepakati perlunya penyelarasan KBK antara jenjang S1 dan S2, dengan mengadopsi indikator yang sesuai dengan kebutuhan akademik dan profesional. Beberapa indikator utama yang diajukan mencakup analisis kebijakan, manajemen SDM publik, manajemen pelayanan publik, hingga advokasi kebijakan. Kesimpulan FGD ini dirangkum dalam laporan resmi yang akan menjadi acuan untuk implementasi KBK pada semester mendatang. Kegiatan ini juga mencerminkan nilai-nilai kolaborasi yang kuat antara dosen, serta komitmen dalam menghasilkan keluaran akademik yang berdampak nyata. Dengan langkah strategis ini, Prodi Administrasi Publik tidak hanya memperkuat posisinya sebagai pusat keilmuan di tingkat nasional tetapi juga memperluas pengaruhnya di ranah internasional. Langkah ke depan, penyusunan KBK ini diharapkan dapat diimplementasikan tepat waktu, sejalan dengan visi untuk menciptakan administrasi publik yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan zaman.
